Bandung, PBJ – Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan e-katalog lokal Kabupaten Belitung, UKPBJ Kabupaten Belitung melaksanakan studi komparasi ke Sekretariat Daerah Kota Bandung, khususnya ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Rabu (16/11/2022). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bandung dan sekaligus menjadi narasumber penyampaian materi terkait perkembangan e-katalog lokal Kota Bandung.
Upaya pemerintah Kota Bandung dalam mendorong program P3DN salah satunya melalui surat edaran wali Kota Bandung no 043-Bagpebarjas/2022 tanggal 08 April 2022 berisi tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan transaksi belanja PBJ melalui katalog elektronik lokal dan bela pengadaaan serta mendorong pelaku usaha kecil dan/atau koperasi lokal untuk mendaftar dan menjadi merchant pada e-marketplace dalam toko daring LKPP. “Untuk mendukung target presiden RI 1 juta produk dalam negeri masuk e-katalog, saat ini dengan 28 etalase e-katalog lokal Kota Bandung telah terdapat 3.599 produk tayang dan akan terus bertambah dengan jumlah penyedia sebanyak 214” jelas Asisten II.
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, MZ. Hendra Caya selaku pembina UKPBJ Kabupaten Belitung yang juga turut serta dalam studi komparasi ini menyampaikan tujuan yang ingin dicapai agar bisa diterapkan di Kabupaten Belitung. Dari studi komparasi ini dapat disimpulkan untuk terus menggiatkan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya di e-katalog lokal serta berkoordinasi dengan dinas yang menaungi bidang perindustrian dan perdagangan untuk mewajibkan pelaku usaha khususnya UMK yang terdaftar di dinas tersebut agar mendaftarkan produknya di e-katalog lokal serta mendorong para usaha tersebut untuk memiliki sertifikasi TKDN.
Salah satu upaya optimalisasi pengelolaan e-katalog lokal adalah melakukan telaah dan analisa terkait kebutuhan belanja OPD sehingga dapat dibuatkan etalase baru. Terkait hal tersebut, Kamis (17/11/2022), UKPBJ Kabupaten Belitung juga melakukan studi komparasi ke LPSE Provinsi Jawa Barat. Studi komparasi ke LPSE Provinsi Jawa Barat disambut langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, S.T., M.Sc.
Pada kesempatan ini juga disampaikan arahan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu diantaranya pada tahun 2023, penggunaan e-purchasing sebagai metode pengadaan barang dan jasa pemerintah (tidak ada lagi transaksi secara manual). Selain itu pro UMK-Koperasi dengan mendorong minimal 40% dari belanja APBD untuk produk UMK dan Koperasi buatan dalam negeri. Dimana kedepannya akan dibentuk skema pembayaran corporate debit card (bekerja sama dengan bank BJB) untuk menjaga cashflow UMK sehingga tidak perlu menunggu pembayaran pemerintah dalam waktu lama.
